Budaya Antri, Mengapa Tidak

“On line, please!”
“On line, please!”

Demikian berkali-kali terdengar suara petugas di loket pengurusan visa. Entah sampai kapan kita bisa menanamkan etos disiplin. Jalanan macet, birokrasi semrawut, loket-loket pembayaran berjubel berdesak-desakan, semua semakin parah hanya karena kita tidak mempunyai etos disiplin.

Padahal kita telah mengimpor prasarana baru untuk menumbuhkan disiplin. Sering kita lihat dibangunnya jalan tol, dibukanya restoran-restoran Amerika, bank-bank asing, dan supermarket yang diharapkan di tempat-tempat itu kita dilatih antri, dilatih sabar, dan dilatih menghormati hak azasi orang lain. Ironisnya, kalangan elit yang notabene terpelajar dan tahu aturan malah menyumbangkan perannya sebagai agen ketidaktertiban antri, meskipun yang dominan tetap masyarakat bawah. Untuk kelompok papan atas, uang tidak menjadi masalah, di kalangan akar rumput justru uang paslah persoalan urgen yang menyebabkan mereka tidak tertib. Pemandangan bergerombol, berdesak-desakan, dan sikut-sikutan masih sering kita lihat di tempat-tempat umum. Coba kita tengok bus kota kita. Sampai saat ini, kita belum bisa menemukan pemandangan tertib antri penumpang bus.

Yang tidak bisa diabaikan berkaitan dengan budaya antri ini adalah petugas pelaksana pelayanan publik, baik itu petugas jaga loket penjualan karcis, atau yang sejenisnya, termasuk petugas security. Terkadang banyak orang tidak mau antri karena sikap dan ulah mereka yang berat sebelah hanya karena umur, status sosial, kemampuan ekonomi, dan tinggi rendahnya pendidikan. Tentu kebiasaan seperti itu akan mendorong masyarakat untuk tidak mematuhi budaya antri. Dan bisa jadi keadaan inilah mungkin yang menjadi pangkal tidak dimilikinya etos disiplin dalam masyarakat kita.

Dalam zaman modern ini terlebih di era millenium ini tidak berlaku lagi budaya harap maklum. Semua mempunyai tanggung jawab sendiri, tidak ada deferensiasi karena sebab apapun. Yang datang terlambat harus berdiri di belakang antrian. Memang ada perkecualian dalam setiap ketentuan. Tetapi kalau perkecualian itu lebih besar daripada yang semestinya, itu berarti preseden buruk.

Bukan polisi yang salah bila lalu lintas semrawut dan orang saling berebut. Bukan pemerintah yang keliru bila masyarakat tak bisa patuh. Tapi kita. Satu per satu dari kita harus introspeksi agar menjadi makhluk yamg disiplin. Satu per satu dari kita perlu mendapat penghormatan sambil tidak lupa menghormati sesama kita setinggi-tingginya. Sangat mungkin terjadi disiplin nasional akan menjadi acuan penghormatan kita. Baik kepada undang-undang, kepada diri kita sendiri, maupun terhadap masyarakat secara nasional. Mengapa kita tidak bisa mengambil pelajaran atas budaya disiplin, dalam hal ini budaya antri, dari negara tetangga kita yang sudah maju, misalnya Jepang dan Singapura. Di sana masyarakat sudah terbiasa antri. Tidak umpel-umpelan, meskipun sudah membayar barang obralan, toh mereka tetap antri sampai berekor panjang.

Kalau sampai kapan pun kita tidak bisa tertib, alangkah memalukan. Kedudukan kita dalam keluarga bangsa-bangsa ditentukan oleh kemampuan kita untuk disiplin menghormati orang lain. Kita tidak bisa terus-menerus liar berebutan. Memang di sinilah tantangan yang sedang kita hadapi dan masih memerlukan norma-norma baru.

Tetapi cobalah kita berandai-andai membangun norma-norma baru yang lebih unggul, lebih relevan dengan zaman dan lebih memuliakan manusia sebagai mahkluk yang berbudaya. Dengan pikiran yang jernih, kita mulai bisa melihat bahwa budaya bukanlah milik kita pribadi, tetapi milik kita bersama. Kalau kita masing-masing tahu diri, akhirnya masyarakat juga tahu diri. Kalau kita satu per satu sadar akan pentingnya budaya tertib dan disiplin, bangsa kita pun akan sadar disiplin nasional.

Dikutip dengan beberapa perubahan
Suara Hidayatullah, 12/VIII/April, 2006

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *